PAMEKASAN, NOTICE – Komitmen Polres Pamekasan untuk menuntaskan kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dan perusakan di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, mulai dipertanyakan. Meski perkara telah naik ke tahap penyidikan dan polisi sebelumnya menyatakan akan segera gelar perkara.
Kondisi tersebut memantik kritik dari kalangan demonstran yang selama ini mengawal kasus tersebut. Mereka mendesak aparat kepolisian tidak sekadar menyampaikan komitmen, tetapi juga menunjukkan keseriusan melalui langkah hukum yang transparan dan memberikan kepastian kepada korban.
Salah satu demonstran, Mansur, mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang dinilai belum menunjukkan kejelasan, terutama terkait penetapan tersangka. Padahal, menurutnya, Kasat Reskrim maupun Kapolres sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk mengusut kasus tersebut secara terbuka.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti proses pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang dinilai membutuhkan kejelasan. Menurutnya, kepolisian harus memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, terlebih dalam perkara tersebut terdapat korban anak-anak yang turut mengalami ketakutan akibat dugaan pengancaman.
“Persoalan ini bukan semata-mata tentang cepat atau lambatnya proses hukum, melainkan menyangkut keseriusan aparat dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada korban,” terangnya, Senin (16/11/2026).
Terkait kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice (RJ), Mansur menilai langkah tersebut tidak boleh dijadikan jalan pintas. Menurutnya, penyelesaian di luar pengadilan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum dan pemulihan hak korban, termasuk adanya permohonan maaf dari pihak yang bertanggung jawab.
Ia juga menilai waktu yang telah berjalan semestinya cukup bagi penyidik untuk menuntaskan pemeriksaan saksi dan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga perkembangan perkara dapat disampaikan secara lebih terbuka kepada publik.
“Tinggal kemudian kita berbicara tentang keseriusan dalam penanganan kasus ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Kasi Humas Polres Pamekasan, Ipda Evan Yoni Pratama, pada Kamis (5/11/2026) menyampaikan bahwa penyidik berencana menggelar perkara.
Menurut Evan, seluruh saksi telah dipanggil dan menjalani pemeriksaan. Penyidik disebut telah merampungkan tahapan pemeriksaan saksi sebagai bagian dari persiapan gelar perkara.
“Kita mau gelar perkara Minggu depan. Semua saksi sudah kami panggil dan sudah rampung,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Namun, saat kembali dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan perkara, Evan meminta wartawan Notice menghubungi langsung Kasat Reskrim Polres Pamekasan.
“Langsung ke Kasat Reskrim ya. Saya masih ada giat,” singkatnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Pamekasan hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan respons.
Untuk diketahui, kasus tersebut dilaporkan seorang perempuan berinisial SW pada 6 Oktober 2026. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis celurit serta perusakan gudang milik korban yang diduga dilakukan seorang pria berinisial H bersama sejumlah rekannya.
Dalam laporan tersebut, terlapor diduga mengacungkan celurit ke arah SW dan anaknya sembari melontarkan ancaman. Peristiwa itu disebut membuat pelapor dan anaknya ketakutan. Selain itu, gudang milik SW juga dilaporkan mengalami perusakan.
Polres Pamekasan sebelumnya telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan melalui gelar perkara pada 19 Oktober 2026. Penyidik juga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan dan pihak terkait.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti pada 22 Oktober 2026. Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik pada 28 Oktober 2026 untuk menjalani pemeriksaan.
Perkara ini ditangani berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (1), Pasal 449 ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 448 ayat (1) huruf a KUHP.
Kini, publik menanti realisasi komitmen kepolisian tersebut. Sebab, setelah janji penetapan tersangka disampaikan, masyarakat tentu membutuhkan kejelasan mengenai sejauh mana proses hukum berjalan dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan pengancaman serta perusakan tersebut. (znf/Aj).






