Serapan APBD Disperindag Pamekasan Baru 47 Persen, Rp5 Miliar Tersedot Gaji dan Tunjangan

Avatar

- Reporter

Rabu, 11 November 2026 - 23:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Disperindag Pamekasan Abdiyati, saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Sekretaris Disperindag Pamekasan Abdiyati, saat diwawancarai di ruang kerjanya.

PAMEKASAN, NOTICE – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan hingga akhir Oktober 2026 masih berada di bawah 50 persen. Dari total anggaran sebesar Rp15,39 miliar, realisasi belanja baru mencapai Rp7,30 miliar.

Berdasarkan data yang disampaikan Sekretaris Disperindag Pamekasan, Abdiyati atau akrab disapa Abdi, total anggaran tahun ini mencapai Rp15.394.042.603 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

BACA JUGA :  Bupati Pamekasan Lantik Ribuan PPPK Paruh Waktu di Lapangan Pendopo Ronggosukowati

Sementara itu, realisasi anggaran hingga akhir Oktober tercatat sebesar Rp7.304.848.876 atau sekitar 47,45 persen. Dengan demikian, masih terdapat anggaran sekitar Rp8,08 miliar yang belum terserap.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Abdi menjelaskan, salah satu komponen belanja terbesar Disperindag dialokasikan untuk kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai dengan nilai mencapai sekitar Rp5 miliar.

Selain belanja pegawai, kebutuhan operasional Pasar Kolpajung juga menyedot anggaran cukup besar. Khusus untuk pembayaran listrik pasar tersebut, Disperindag mengalokasikan anggaran hingga sekitar Rp600 juta.

BACA JUGA :  Lantik 9 Pejabat Administrator, Bupati Pamekasan Tekankan Profesionalisme dan Tanggung Jawab

Menurut Abdi, kebutuhan biaya listrik Pasar Kolpajung sejauh ini dinilai masih belum mencukupi. Karena itu, pemerintah telah merancang perubahan skema pembiayaan listrik dengan membebankan biaya pemakaian kepada masing-masing pemilik kios.

“Untuk listrik pasar itu sebenarnya masih kurang. Pemerintah sudah merencanakan tahun depan pembiayaannya akan ditangguhkan kepada pemilik kios,” jelasnya, Rabu (11/11/2026).

Dalam rencana tersebut, pemerintah tidak lagi sepenuhnya menanggung kebutuhan listrik kios. Disperindag nantinya akan membantu menyiapkan fasilitas pendukung, seperti meteran listrik dan kebutuhan teknis lainnya.

BACA JUGA :  Muktamar ke-35 NU Masuki Tahap Krusial, PBNU Rilis Daftar Peserta Sementara 501 PWNU, PCNU, dan PCINU

Untuk merealisasikan rencana itu, pemerintah telah menyiapkan rancangan anggaran sekitar Rp1,2 miliar pada tahun mendatang.

“Kami hanya membantu menyediakan fasilitas seperti meteran dan lainnya. Rancangannya sekitar Rp1,2 miliar,” ungkap Abdi.

Ia berharap rencana perubahan skema pembiayaan tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan.

“Insyaallah tahun depan akan direalisasikan,” pungkasnya. (znf/Aj).

 

Berita Terkait

Angka Kematian Ibu dan Bayi Meningkat, Dinkes Pamekasan Ungkap Masalah Sistem Rujukan
Hari Pahlawan, Bupati Pamekasan Tekankan Perjuangan Belum Usai: Kesejahteraan Rakyat Jadi Amanat Konstitusi
Satpol PP Pamekasan Dilema Tertibkan Reklame Tak Berizin, Diklaim Tetap Setor Pajak
Ketua Satgas MBG Keluhkan Korwil BGN Pamekasan Sulit Dihubungi
Diskop, UKM dan Naker Pamekasan Patok Rp165 Juta untuk Listrik dan Air
Rp4,32 Miliar untuk Kader TPK, DP3APPKB Pamekasan Akui Aktivitas tak Selalu Terpantau
Dari Mesin Pinjaman BRI, Hanafi di Pamekasan Kini Jadikan BRILink Sumber Penghasilan Utama Keluarga
Pengajian Akbar Harjad ke-496 Pamekasan, Bupati Kholil: Perkuat Karakter dan Spiritualitas Masyarakat

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 23:53 WIB

Serapan APBD Disperindag Pamekasan Baru 47 Persen, Rp5 Miliar Tersedot Gaji dan Tunjangan

Rabu, 11 November 2026 - 18:59 WIB

Angka Kematian Ibu dan Bayi Meningkat, Dinkes Pamekasan Ungkap Masalah Sistem Rujukan

Rabu, 11 November 2026 - 17:53 WIB

Hari Pahlawan, Bupati Pamekasan Tekankan Perjuangan Belum Usai: Kesejahteraan Rakyat Jadi Amanat Konstitusi

Rabu, 11 November 2026 - 17:22 WIB

Satpol PP Pamekasan Dilema Tertibkan Reklame Tak Berizin, Diklaim Tetap Setor Pajak

Selasa, 10 November 2026 - 22:01 WIB

Ketua Satgas MBG Keluhkan Korwil BGN Pamekasan Sulit Dihubungi

Berita Terbaru