PAMEKASAN, NOTICE – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan mengungkap sejumlah persoalan dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Mulai dari lambatnya keputusan keluarga, keterbatasan ekonomi, kendala geografis dan transportasi hingga ketersediaan kamar rumah sakit menjadi faktor yang berpotensi menghambat penanganan pasien dalam kondisi darurat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Koordinasi Forum Penakib (Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi) yang digelar Dinkes Pamekasan di Hotel Cahaya Berlian, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Bersinergi, Bergerak, Selamatkan Ibu dan Bayi”.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinkes Pamekasan, dr. Saifudin, memaparkan hasil penelitiannya mengenai evaluasi sistem rujukan berbasis klaster. Penelitian tersebut mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang perlu segera dibenahi untuk mempercepat penanganan ibu dan bayi berisiko tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saifudin menjelaskan, persoalan rujukan tidak hanya terletak pada keputusan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk merujuk pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL). Proses penerimaan pasien di rumah sakit juga menjadi salah satu tahapan yang berpotensi menimbulkan keterlambatan.
“Faktor keluarga yang masih lama berembuk, ekonomi, kondisi geografis, dan transportasi, serta ketersediaan kamar menjadi hambatan dominan yang berpotensi memperlambat penanganan ibu dan bayi dengan kondisi darurat,” tuturnya.
Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Terlebih, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Pamekasan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.
“Angka kematian ibu dan anak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian dan menemukan hal-hal yang harus dievaluasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penelitian tersebut menggunakan pendekatan mixed methods atau metode campuran untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mengevaluasi efektivitas sistem rujukan yang selama ini diterapkan.
Dari hasil penelitian, Saifudin menyebut sebenarnya sudah terdapat sejumlah kekuatan dalam sistem pelayanan, di antaranya standar operasional prosedur (SOP), konsultasi dengan dokter spesialis, serta komunikasi antarklaster pelayanan kesehatan.
Namun, implementasinya di lapangan masih membutuhkan penguatan. Terutama dalam menyelaraskan prosedur rujukan dan memastikan adanya umpan balik dari rumah sakit kepada puskesmas setelah pasien dirujuk.
“Pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan penyelarasan prosedur rujukan dan penguatan umpan balik dari rumah sakit kepada puskesmas,” tegasnya.
Saifudin menilai, perbaikan sistem rujukan tidak harus dimulai dari awal. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sistem yang sudah tersedia melalui peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, percepatan waktu respons, serta kejelasan jalur eskalasi penanganan pasien berisiko tinggi.
Selain itu, komunikasi dengan keluarga pasien juga perlu diperkuat agar proses pengambilan keputusan tidak menjadi penghambat ketika ibu dan bayi membutuhkan penanganan medis segera.
Karena itu, evaluasi sistem rujukan perlu dilakukan secara berkala dengan menelusuri setiap tahapan pelayanan, termasuk mengidentifikasi titik-titik keterlambatan yang berpotensi meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.
“Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki koordinasi antarfasilitas kesehatan sekaligus menekan risiko kematian ibu dan bayi di Pamekasan,” pungkasnya. (znf/Aj).
