PAMEKASAN, NOTICE – Perubahan regulasi membuat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan terpuruk. Dari total anggaran sebesar Rp48,62 miliar, realisasi fisik baru mencapai 19 persen, sedangkan serapan keuangan bahkan masih berada di angka 14 persen.
Sekretaris Dinas PUPR Pamekasan, Fauzi, mengakui bahwa capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
“Berdasarkan data kami sampai bulan Oktober 2026, target realisasi fisik kurang lebih 84 persen, tetapi realisasinya masih mencapai 19 persen. Target realisasi keuangan juga kurang lebih 84 persen, sementara realisasinya sekitar 14 persen,” ungkapnya, Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 65 poin persentase pada realisasi fisik dan 70 poin persentase pada realisasi keuangan.
Fauzi menjelaskan, total anggaran yang dikelola Dinas PUPR Pamekasan tahun anggaran 2026 mencapai Rp48.620.585.851. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program, meliputi infrastruktur jalan, irigasi, sumber daya air, hingga tata ruang.
Menurutnya, program yang mendominasi anggaran merupakan kegiatan fisik konstruksi. Namun, sebagian besar pekerjaan tersebut masih berada dalam proses realisasi.
“Jenis program kami terdiri dari infrastruktur jalan, irigasi, sumber daya air, dan tata ruang. Yang dominan adalah program fisik konstruksi, yang sejauh ini masih dalam proses realisasi,” jelasnya.
Terkait terpuruknya capaian tersebut, Fauzi menyebut adanya penyesuaian regulasi pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu kendala. Perubahan ketentuan tersebut mengharuskan sejumlah program, terutama pekerjaan fisik, menyesuaikan dokumen perencanaan dengan regulasi terbaru.
“Kendala kami adalah adanya penyesuaian regulasi pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres 46 Tahun 2025 berkaitan dengan perubahan Perlem LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Semua program, khususnya yang bersifat fisik, harus menyesuaikan dengan regulasi terbaru sehingga kami membutuhkan waktu cukup untuk menyiapkan dokumen perencanaannya,” paparnya.
Persoalan semakin kompleks karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Fauzi menyebut, berdasarkan perhitungan teknis dinas, sisa waktu pada tahun anggaran 2026 hanya sekitar satu setengah bulan. Kondisi tersebut membuat tidak seluruh paket pekerjaan berpeluang terlaksana sesuai rencana.
“Aspek teknisnya adalah keterbatasan waktu di tahun anggaran 2026 yang tersisa kurang lebih satu setengah bulan, sehingga beberapa paket pekerjaan itu tidak nutut dilaksanakan,” pungkasnya. (znf/Aj).
