PAMEKASAN, NOTICE – Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, bersama anggota DPRD Pamekasan Komisi V, Rosyid Fansori, terus mengupayakan peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya melalui program BPJS Kesehatan.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menyampaikan langsung aspirasi daerah kepada Irma Suryani Chaniago dalam pertemuan di tingkat pusat. Dalam kesempatan itu, Sukriyanto menyoroti dua hal krusial yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau.
“Kami menyampaikan beberapa poin penting terkait BPJS Kesehatan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, demi kepentingan masyarakat Pamekasan,” ujarnya.
Salah satu poin utama yang diajukan adalah dorongan kerja sama antara RSUD Smart Pamekasan dengan BPJS Kesehatan, khususnya agar layanan Cathlab (kateterisasi jantung) dapat ditanggung dalam skema pembiayaan BPJS.
Menurutnya, fasilitas Cathlab memiliki peran vital dalam penanganan penyakit jantung. Namun, hingga saat ini layanan tersebut masih belum dapat diakses oleh peserta BPJS, sehingga masyarakat kurang mampu mengalami keterbatasan dalam mendapatkan penanganan.
“Jika layanan ini sudah tercover BPJS, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah seperti Surabaya hanya untuk tindakan pemasangan ring jantung. Ini tentu akan lebih efisien dari segi biaya maupun waktu,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengajuan kerja sama tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak April 2024, namun belum mendapatkan persetujuan dari BPJS Kesehatan pusat. Oleh karena itu, pihaknya kembali mendorong percepatan realisasi kebijakan tersebut.
Selain itu, Sukriyanto juga mengusulkan penambahan kuota peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengurangi beban anggaran daerah sekaligus memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami berharap ada penambahan kuota dari pusat, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa harus terbebani oleh keterbatasan anggaran daerah,” tegasnya. (Mad/Aj)
