PAMEKASAN, NOTICENEWS.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pamekasan kembali menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Melalui audiensi dengan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, organisasi mahasiswa ini menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung usai: bantuan sosial yang kerap meleset dari sasaran (04/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, PC PMII Pamekasan membahas sejumlah program strategis, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga skema bantuan non-tunai. Fokusnya satu: memastikan distribusi bantuan benar-benar menyentuh warga yang berhak.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka, namun substansinya serius. PMII menilai, persoalan data penerima manfaat masih menjadi titik rawan. Validasi dan pembaruan data dinilai perlu dilakukan secara berkala agar tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan penyalahgunaan.
Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan PC PMII Pamekasan, Muchtar Jibril, menyebut pengawalan terhadap program bantuan sosial bukan semata agenda organisasi, melainkan panggilan moral.
“Bantuan sosial adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Ketika distribusinya tidak tepat sasaran, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga rakyat kecil yang seharusnya menerima. PMII hadir untuk memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Muchtar.
Menurut dia, sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah perlu dibangun di atas prinsip keterbukaan data dan partisipasi publik. PMII, kata Muchtar, siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan Dinas Sosial, sekaligus mitra strategis yang konstruktif.
Sementara itu, Ketua PC PMII Pamekasan, Fahril Anwar, menegaskan komitmen organisasinya dalam mengawal kepentingan masyarakat. Ia menyebut langkah audiensi ini sebagai bagian dari semangat “PMII Pamekasan Era Baru”.
“Era Baru yang kami maksud adalah keberanian untuk terlibat aktif dalam isu-isu kerakyatan. Kami tidak ingin hanya menjadi penonton. Kami ingin memastikan setiap kebijakan sosial benar-benar berdampak bagi masyarakat Pamekasan,” kata Fahril.
Ia berharap, kolaborasi dengan Dinas Sosial tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi berlanjut dalam pengawasan dan evaluasi program secara berkelanjutan. Bagi PMII, bantuan sosial bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan soal keberpihakan.
Di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, efektivitas bantuan sosial menjadi ujian bagi pemerintah daerah. Dan bagi PMII Pamekasan, mengawal kebijakan publik adalah bagian dari tanggung jawab moral agar bantuan negara tidak sekadar tersalur, tetapi juga tepat guna dan tepat sasaran. (Mad/Aj)
