PAMEKASAN, NOTICE – Penanganan kekeringan di Kabupaten Pamekasan telah menjangkau 82 desa dan 281 dusun. Namun, di tengah luasnya wilayah terdampak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan belum mengungkap nominal anggaran yang telah digunakan untuk penanganan darurat tersebut.
Selama sekitar dua setengah bulan, kekeringan memicu krisis air bersih dan kebakaran lahan. Penanganannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Meski demikian, rincian alokasi dan realisasi anggaran belum dapat disampaikan kepada publik.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pamekasan, Akhmad Dafir, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan ke puluhan desa berdasarkan kriteria dan hasil pendataan wilayah terdampak.
“Penanganan kekurangan air bersih dampak kekeringan, kita telah melakukan langkah darurat pengiriman ke wilayah terdampak sebanyak 82 desa dan 281 dusun dengan kriteria yang ditetapkan,” kata Dafir, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan, penentuan wilayah penerima bantuan dilakukan melalui pemetaan, verifikasi lapangan, serta penetapan berdasarkan keputusan bupati. Wilayah pesisir utara dan selatan disebut menjadi daerah yang paling rawan karena minimnya sumber mata air. Kerawanan juga ditemukan di Kecamatan Kadur, Palengaan, dan Pegantenan.
“Sebelum dropping, kita melakukan pemetaan wilayah terdampak berdasarkan data dan dokumen kajian yang kita miliki, kemudian juga berdasarkan data awal atau aspirasi dari pemerintah kecamatan. Selanjutnya kita lakukan verifikasi langsung ke lapangan,” ujarnya.
Namun, ketika ditanya mengenai pembiayaan, Dafir belum memberikan angka pasti terkait total anggaran yang telah digunakan. Ia menyebut sumber pembiayaan penanganan kekeringan berasal dari pos BTT APBD, bukan dari anggaran rutin khusus BPBD.
“Sumber anggarannya dari APBD yang masuk dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT), karena kita tidak ada anggaran rutin khusus penyediaan bantuan,” jelasnya.
Dafir mengakui, nominal anggaran yang digunakan untuk penanganan kekeringan belum dapat disampaikan karena masih dalam proses rekapitulasi hingga masa kekeringan berakhir.
“Untuk total alokasi anggaran yang dipakai dalam penanganan kekeringan selama ini belum bisa kami sampaikan juga karena masih dalam proses rekapitulasi sampai masa kekeringan ini selesai,” pungkasnya. (znf/Aj).
