PAMEKASAN, notice – Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Sosial memastikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat akan dimulai pada 15 Agustus 2025. Meski secara nasional beberapa daerah mengalami penurunan jumlah peserta, namun Pamekasan justru menunjukkan tren positif: seluruh peserta tetap bertahan.
Kepala Dinas Sosial Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan penguatan komunikasi dan sosialisasi kepada calon peserta didik serta orang tua mereka. Hal ini menjadi kunci keberhasilan mempertahankan jumlah peserta didik sebanyak 50 orang, yang terbagi ke dalam dua rombongan belajar (rombel) dengan formasi ideal 25 siswa per kelas.
“Kami membangun komunikasi intensif dengan calon siswa dan orang tuanya. Edukasi dan silaturahmi terus kami lakukan karena program ini adalah prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan,” ungkap Herman, Jum’at (8/8).
Menurut Herman, pihaknya hanya berperan mendampingi dan memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai arahan pusat. Urusan teknis sepenuhnya menjadi kewenangan pihak sekolah.
Di balik keberhasilan itu, Herman mengakui adanya sejumlah tantangan di lapangan, terutama keraguan dari sebagian orang tua calon peserta didik. Keraguan tersebut muncul karena Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan baru yang belum memiliki rekam jejak kuat. Selain itu, budaya lokal di Madura yang cenderung lebih memilih pondok pesantren menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau tidak ada penguatan, saya khawatir banyak yang mundur seperti di daerah lain. Tantangan terberat adalah persepsi masyarakat dan tradisi memasukkan anak ke pesantren. Ini butuh pendekatan kultural yang kuat,” tegasnya.
Sementara itu, progres renovasi gedung Sekolah Rakyat juga menunjukkan perkembangan signifikan. Herman menyebut, berdasarkan kunjungan terbaru Bupati Pamekasan, proses renovasi telah mencapai 90 persen.
“Target kami, sebelum MPLS dimulai, renovasi sudah tuntas. Maksimal H-1, gedung siap digunakan,” tambahnya.
Sekolah Rakyat digagas sebagai program unggulan pemerintah pusat dalam mengentaskan kemiskinan struktural melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.
“Kami yakin, jika pendidikan yang kuat dibangun sejak dini, maka anak-anak ini kelak bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka,” tutupnya.
