PAMEKASAN, NOTICENEWS.id – Jauhnya jangkauan layanan pemadam kebakaran menuju wilayah Pantai Utara (Pantura) Pamekasan menjadi perhatian serius Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di kawasan tersebut agar masuk dalam skala prioritas pemerintah daerah.
Saat ini, Kabupaten Pamekasan hanya memiliki satu unit armada pemadam kebakaran dan dua unit mobil penyuplai yang seluruhnya berada di kawasan perkotaan. Kondisi itu membuat petugas membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk menjangkau lokasi kebakaran di wilayah Pantura.
Menurut Ali Masykur, keberadaan Pos Damkar di Pantura bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak demi mempercepat penanganan kebakaran dan meminimalkan kerugian masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rencana pembangunan Pos Damkar di wilayah Pantura sebenarnya sudah lama kami usulkan. Saat saya menjabat Ketua Komisi I sekitar empat tahun lalu, konsepnya sudah dibahas. Bahkan bukan hanya di Pantura, tetapi setiap daerah pemilihan direncanakan memiliki satu pos damkar yang melayani sekitar tiga kecamatan,” ujar Ali Masykur, Minggu (28/6/2026).
Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terdampak pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran daerah. Akibatnya, pembangunan Pos Damkar harus tertunda hingga sekarang.
“Sejak awal kami sudah mengkaji bahwa jarak tempuh armada dari pusat kota menuju Pantura terlalu jauh. Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemadam kebakaran sangat tinggi,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mendorong agar pengadaan armada damkar tidak hanya bergantung pada APBD. Menurutnya, kolaborasi dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun para dermawan dapat menjadi solusi memperkuat layanan kebencanaan.
“Ke depan, armada damkar tidak harus seluruhnya dimiliki pemerintah daerah. Perusahaan melalui CSR maupun para dermawan juga bisa berkontribusi. Bantuan tidak hanya untuk pembangunan tempat ibadah atau fasilitas umum, tetapi juga untuk armada damkar yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Ali memastikan DPRD akan terus memperjuangkan anggaran pembangunan Pos Damkar dalam pembahasan APBD.
“Keterbatasan fiskal memang masih menjadi tantangan, tetapi kami akan terus mengawal agar pembangunan Pos Damkar, khususnya di wilayah Pantura, dapat menjadi prioritas. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan kebutuhan layanan darurat yang tidak bisa ditunda,” pungkasnya. (Mad/aj).
