PAMEKASAN, NOTICE – Penyelarasan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional menjadi salah satu pekerjaan penting yang akan diperkuat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pamekasan. Sebanyak lima program pembangunan telah diusulkan untuk masuk dalam skema prioritas nasional, tetapi hingga kini keputusan pemerintah pusat masih ditunggu.
Kepala Bapperida Pamekasan, Dodid Kirnadi Hattazul Muslimin, mengatakan penyelarasan program menjadi langkah penting agar arah pembangunan Kabupaten Pamekasan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Dodid setelah dilantik dan diambil sumpah jabatannya bersama 85 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pendopo Ronggosukowati, Jumat (31/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Dodid, Bapperida masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, terutama dalam memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional.
“Permasalahan-permasalahan atau mungkin kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi ke depan sehingga banyak yang perlu kita lakukan. Intinya kita sudah memiliki RPJMD dan bagaimana menyelaraskan program kegiatan daerah dengan program pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, lima program pembangunan telah diusulkan untuk masuk dalam skema prioritas nasional. Namun, realisasi usulan tersebut masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
“Sebenarnya ada lima program kegiatan yang kita usulkan dalam program prioritas nasional. Namun, kita belum mengetahui apakah nantinya akan disetujui oleh pemerintah pusat atau tidak. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana program tersebut dapat disinergikan,” jelasnya.
Bagi Bapperida, sinergi antara program daerah dan nasional menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun perencanaan yang terarah. Karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan agar program yang dirancang dapat berjalan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
Selain penyelarasan program, Dodid mengakui bahwa penyusunan perencanaan pembangunan juga menghadapi tantangan regulasi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap rancangan program memiliki landasan aturan yang jelas sebelum disampaikan dan dilaksanakan.
“Kita dibatasi oleh regulasi. Dalam waktu dekat akan ada ketentuan atau regulasi yang menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan program yang akan kita sampaikan,” katanya.
Ia berharap adanya kejelasan regulasi dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun program yang tepat sasaran dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan.
Dodid juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi internal Bapperida serta membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam perencanaan sekaligus mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif.
“Kewenangan yang diberikan kepada saya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya juga harus mampu merangkul semua pihak, memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan, sehingga percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (znf/Aj).
