PAMEKASAN, NOTICE – Negara menggelontorkan Rp4,32 miliar untuk membayar pulsa dan honorarium 1.965 kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Pamekasan. Ironisnya, besarnya anggaran untuk ribuan kader pencegah stunting itu tidak dibarengi pengawasan langsung di lapangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pamekasan, Saudi Rahman, mengakui pihaknya tidak selalu bisa memantau aktivitas kader secara langsung.
“Bisa saja mereka di rumahnya dan tidak terlihat oleh kita, karena indikator capaiannya sudah diatur melalui sistem langsung oleh Kementerian,” ungkap Saudi Rahman, Senin (9/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data DP3APPKB, anggaran pulsa bagi 1.965 kader mencapai Rp982,5 juta. Masing-masing kader menerima Rp50 ribu per bulan.
Sementara anggaran honorarium mencapai Rp3.340.500.000. Masing-masing kader menerima Rp170 ribu per orang setiap bulan.
Jika ditotal, kebutuhan per bulan untuk pulsa dan honorarium mencapai Rp432,3 juta. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi kedua anggaran tersebut diklaim telah mencapai 80 persen atau sekitar Rp3,458 miliar.
Saudi menjelaskan, pulsa dan honorarium merupakan dua kegiatan dengan alokasi terbesar di DP3APPKB Pamekasan. Seluruh pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
Ia menyebut, jumlah kader TPK di setiap kabupaten telah ditentukan oleh Kementerian. Pemerintah daerah hanya memenuhi kuota yang diberikan dan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program.
“Jumlah kader TPK di setiap kabupaten itu ditentukan oleh Kementerian, termasuk jumlah yang ada di Pamekasan. Kita hanya memenuhi kuota itu dan melakukan pendampingan,” jelasnya.
Dari total 1.965 kader, setiap tim terdiri atas tiga unsur, yakni kader PKK, kader Keluarga Berencana (KB), serta bidan atau tenaga kesehatan. Sebarannya di setiap desa bervariasi, mulai dari dua hingga delapan tim.
Adapun tugas mereka mencakup pendampingan dan pembekalan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pencegahan stunting. Mulai dari calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, hingga keluarga berisiko stunting.
“Mereka bertugas memberikan pendampingan dan pembekalan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan stunting, mulai dari calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, serta keluarga berisiko stunting,” terangnya.
Di sisi lain, besaran dukungan operasional bagi kader juga mengalami perubahan. Saudi menyebut, anggaran pulsa yang sebelumnya mencapai Rp100 ribu per orang setiap bulan kini dipangkas menjadi Rp50 ribu dengan alasan efisiensi anggaran. Sebaliknya, honorarium justru naik dari Rp110 ribu menjadi Rp170 ribu per orang setiap bulan.
“Dulu sekitar dua tahun terakhir, pulsa itu Rp100 ribu per bulan bagi setiap orang. Sekarang dipangkas karena efisiensi. Untuk honornya, dulu Rp110 ribu, sekarang naik menjadi Rp170 ribu per bulan untuk setiap orang,” pungkasnya. (znf/Aj).
