MOJOKERTO, NOTICE – Audiensi antara PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (3/12/2025), berubah menjadi ruang kritik tajam. PMII tidak sekadar berdialog, tetapi menantang DPRD untuk benar-benar menegakkan fungsi kontrol dan tidak membiarkan kebijakan eksekutif berjalan tanpa pengawasan ketat.
Pertemuan yang digelar di Gedung DPRD tersebut berlangsung dinamis. Rombongan PMII diterima Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, bersama Ketua Komisi IV M. Agus Fauzan, serta anggota komisi lainnya—Edi Susanto, Rosyid, dan Afifuddin.
Ketua PC PMII Mojokerto, Muhammad Nurfadillah, secara gamblang menyebut DPRD memiliki tanggung jawab besar agar jalannya pemerintahan tidak sekadar “formalitas administrasi”, tetapi benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melihat problematika rakyat menumpuk—ekologi, ekonomi, hingga pendidikan. DPRD tidak boleh hanya hadir di ruang rapat, tapi harus memastikan semua kebijakan eksekutif sesuai hukum dan logis bagi masyarakat,” tegas Fadil.
Ia menyebutkan, diskusi yang mengemuka bukan wacana kosong, melainkan analisis kritis yang mendesak DPRD memperketat fungsi penganggaran dan legislasi agar tidak ada celah pemborosan, ketidakefektifan program, hingga kerusakan lingkungan.
“Kedepan kita akan fokus pada isu echo green. Mojokerto hari ini mengandalkan pariwisata, tapi kalau ekologinya runtuh, itu bom waktu. PMII akan mendorong kebijakan yang menjaga daya dukung lingkungan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Fadil menegaskan PMII siap mengawal opini publik dan menjadi “pressure group” agar DPRD tidak kehilangan arah dan tetap berdiri pada kepentingan rakyat.
Menanggapi tekanan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, mengakui banyak masukan PMII yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Tadi luar biasa, banyak hal yang kita diskusikan. Tidak berhenti di sini, kami siap untuk tindak lanjut,” kata Ayni.
Ia menyebut sejumlah isu strategis, mulai dari ketenagakerjaan, pendidikan, ekologis hingga kepemudaan, menjadi fokus kolaborasi. Salah satu gagasan yang siap dikembangkan adalah sekolah legislatif bagi mahasiswa.
“Minimal agar sahabat-sahabat PMII memahami betul tugas dan fungsi legislatif. Kita bisa jadikan persoalan di Mojokerto sebagai bahan diskusi yang ending-nya dapat dieksekusi melalui APBD,” jelasnya.
Namun Ayni tidak menutup mata: program tersebut terganjal minimnya anggaran. Meski demikian, ia berkomitmen membuat versi padat agar tetap berjalan.
“InsyaAllah tahun depan kita padukan jadi satu hari. Yang penting tetap jalan,” ujarnya.
Ayni berharap kepengurusan PMII tahun ini mampu menghasilkan program yang kuat dan memberi dampak nyata.
“Mudah-mudahan ada output yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan PMII sendiri,” pungkasnya. (Ical/Aj).
