PAMEKASAN, NOTICENEWS.id – Aksi damai puluhan ribu petani tembakau dan buruh pabrik rokok di depan Kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/9/2026), menjadi momentum konsolidasi aspirasi rakyat sekaligus penguatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat negara.
Alih-alih diwarnai ketegangan, aksi tersebut berlangsung tertib dan direspons dengan komitmen dialog terbuka oleh jajaran pimpinan daerah. Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman, Wakil Bupati Sukriyanto, Ketua DPRD Ali Masykur, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto, serta perwakilan Bea Cukai Madura hadir langsung menemui massa.
Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) melalui koordinator lapangan Holili menegaskan bahwa aksi ini bukan semata protes, melainkan upaya membangun ruang komunikasi agar kebijakan negara tetap berpijak pada realitas petani, buruh, dan industri kecil tembakau di daerah.
Menurut Holili, keberlangsungan sektor tembakau di Madura tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi juga menyentuh stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, mereka mendorong adanya kebijakan yang seimbang antara penegakan aturan, perlindungan buruh, dan keberlanjutan usaha lokal.
Dalam pernyataannya, FPBM juga menekankan pentingnya penataan organisasi dan lembaga yang beraktivitas di sektor tembakau agar berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Mereka berharap seluruh elemen—mulai dari pemerintah, aparat, LSM, hingga media—berperan aktif menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kegelisahan masyarakat. Ia memastikan aspirasi petani dan buruh akan dikawal melalui mekanisme resmi, termasuk dengan menyampaikannya ke pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah berkepentingan menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat. Tembakau dan industri rokok adalah bagian dari denyut ekonomi Pamekasan. Kita akan perjuangkan aspirasi ini bersama-sama melalui jalur dialog dan kebijakan,” ujar Bupati.
Bea Cukai Madura menyampaikan bahwa pihaknya berada pada posisi sebagai pelaksana kebijakan nasional, namun tetap membuka ruang pembinaan dan komunikasi dengan pelaku usaha lokal. Aspirasi terkait cukai, menurut mereka, telah diteruskan sebagai bahan pertimbangan di tingkat pusat.
Sementara itu, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum di tengah dinamika aspirasi masyarakat. Ia menyatakan kepolisian siap mengawal proses dialog dan menegakkan hukum secara adil terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan.
Aksi tersebut akhirnya ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan dialog secara konstruktif. Bagi petani dan buruh, pertemuan ini menjadi sinyal bahwa aspirasi mereka mendapat ruang. Sementara bagi pemerintah daerah, momentum ini menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial. (Znf/Aj).
