PAMEKASAN, NOTICE – Belanja Makan dan Minum (Mamin) rapat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan menjadi sorotan. Pasalnya, anggaran sebesar Rp137,25 juta dialokasikan untuk 15 paket pengadaan, sementara realisasi APBD dinas tersebut hingga akhir September 2026 baru mencapai 29,63 persen.
Kondisi ini semakin menjadi perhatian karena program pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) senilai Rp10,7 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) belum terealisasi.
Berdasarkan data yang dihimpun Noticenews.id, total pagu anggaran DKPP Pamekasan tahun anggaran 2026 mencapai Rp27.737.086.878 atau sekitar Rp27,73 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp16,5 miliar bersumber dari DBHCHT, sedangkan sisanya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, hingga akhir September 2026, realisasi keuangan baru mencapai Rp8.218.945.068 atau 29,63 persen. Artinya, masih terdapat sekitar Rp19,51 miliar anggaran yang belum terserap pada periode tersebut.
Rendahnya serapan anggaran tersebut disampaikan langsung Kepala DKPP Pamekasan, Almarah Sugandi, saat ditemui Noticenews.id pada Selasa (27/10/2026) di ruang kerjanya.
“Serapan anggaran sampai September 2026 sebesar Rp8.218.945.068 atau 29,63 persen,” ungkap Almarah.
Persoalan lain terlihat pada program pembangunan infrastruktur pertanian. Dari total alokasi DBHCHT sekitar Rp16,5 miliar, anggaran pembangunan JUT mencapai Rp10,7 miliar. Namun, program tersebut dipastikan gagal direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Almarah beralasan, pelaksanaan kegiatan fisik membutuhkan waktu cukup panjang. Selain itu, pihaknya mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai ketentuan dan metode pengadaan barang dan jasa yang dapat diterapkan.
“Kendalanya realisasi fisik membutuhkan waktu yang cukup lama. Metode pengadaan barang dan jasanya belum ada ketentuan serta kepastian, sehingga tidak bisa dilaksanakan sesuai target sampai bulan Desember,” paparnya.
Di tengah persoalan rendahnya serapan dan batalnya proyek infrastruktur tersebut, data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) justru mencatat alokasi belanja Mamin rapat DKPP mencapai Rp137.250.000.
Anggaran tersebut tersebar dalam 15 paket pengadaan dengan sumber dana APBD. Seluruh paket menggunakan nomenklatur kegiatan belanja makanan dan minuman rapat, dengan nilai pagu bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Besarnya alokasi belanja penunjang tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan anggaran di lingkungan DKPP. Terlebih, program pembangunan infrastruktur pertanian yang memiliki nilai anggaran jauh lebih besar justru tidak terlaksana.
Wartawan NOTICE kembali berupaya meminta penjelasan Almarah Sugandi terkait rincian penggunaan anggaran Mamin, termasuk dasar penentuan 15 paket pengadaan tersebut. Namun, hingga Selasa (17/11/2026), upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan belum mendapat respons. (znf/Aj).






