PAMEKASAN, NOTICE – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pamekasan hingga Oktober 2026 baru mencapai 58,9 persen. Meski demikian, dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan, DPMD menyebut realisasinya telah mencapai sekitar 77 persen.
Sekretaris DPMD Pamekasan, Hoirur Rohman, mengatakan capaian tersebut masih berada dalam jalur yang direncanakan. Menurutnya, rendahnya serapan anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan kegiatan, karena terdapat sejumlah program yang telah berjalan sementara pencairan anggarannya masih menunggu mekanisme dan regulasi.
“Sekitar 60 persen. Serapan ini masih on the track. Artinya kita menganut kehati-hatian dengan kondisi, situasi maupun instrumen keuangan yang sangat ketat,” kata Hoirur, Selasa (17/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
DPMD Pamekasan mengelola anggaran sekitar Rp7 miliar. Dari struktur anggaran tersebut, porsi terbesar bukan berada pada kegiatan operasional program, melainkan pada belanja pegawai dan sejumlah kewajiban pemerintah daerah terhadap perangkat desa.
Hoirur merinci, sekitar Rp2,4 miliar hingga Rp2,5 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai. Kemudian sekitar Rp2,6 miliar untuk BPJS Kesehatan perangkat desa.
Selain itu, terdapat Bantuan Keuangan (BK) Provinsi untuk insentif perangkat desa sekitar Rp1,3 miliar hingga hampir Rp1,4 miliar. Kemudian sekitar Rp330 juta hingga Rp350 juta dialokasikan untuk P3K Paruh Waktu yang masih menjadi beban pemerintah daerah dan belum dibiayai pemerintah pusat.
“Porsi terbesar di situ. Gajinya sekitar Rp2,5 miliar, BPJS sekitar Rp2,6 miliar, kemudian BK Provinsi sekitar Rp1,3 sampai hampir Rp1,4 miliar. P3K Paruh Waktu sekitar Rp330 sampai Rp350 juta,” jelasnya.
Sementara itu, anggaran yang telah terserap 58,9 persen disebut digunakan untuk sejumlah kegiatan, mulai dari gaji ASN dan P3K Paruh Waktu, diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, hingga pembayaran BPJS Kesehatan perangkat desa.
Serapan tersebut juga mencakup fasilitasi kerja sama antardesa, fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga, termasuk pembukaan program TMMD, fasilitasi administrasi desa dan penyusunan produk hukum, serta pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selain itu, anggaran digunakan untuk fasilitasi penyusunan profil desa, evaluasi perkembangan desa dan lomba desa, penataan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), peningkatan kapasitas LKD, hingga fasilitasi TP PKK dalam pelaksanaan gerakan pemberdayaan masyarakat.
Khoirul menyebut, apabila dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan, realisasinya sampai akhir Oktober telah mencapai sekitar 77 persen. Angka tersebut berbeda dengan serapan keuangan sebesar 58,9 persen karena sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, sementara pencairan beberapa komponen anggaran masih menunggu proses administrasi, regulasi, maupun mekanisme penyaluran.
Salah satunya anggaran BPJS Kesehatan perangkat desa yang penyalurannya dilakukan secara bertahap. DPMD masih menunggu plotting dari BPJS Kesehatan sebelum mengajukan pembayaran.
“BPJS ini penyalurannya per tahap. Kita masih menunggu plotting dari BPJS Kesehatan. Kalau sudah keluar plotting-nya, baru kita ajukan,” ujar Hoirur.
Selain BPJS, BK Provinsi untuk insentif perangkat desa juga belum dicairkan. DPMD memilih menahan pencairan karena terdapat perubahan mekanisme penyaluran dan regulasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hoirur menyebut perubahan tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur. Karena itu, pihaknya tidak ingin mencairkan anggaran sebelum dasar regulasi dan mekanisme terbaru benar-benar jelas.
“BK Provinsi ini sampai sekarang belum kita cairkan. Karena ada perubahan penyaluran, perubahan regulasi. Informasinya ada perubahan SK Gubernur. Makanya kita tidak berani mencairkan, kita tahan,” katanya.
Kondisi tersebut membuat serapan keuangan DPMD hingga Oktober masih berada di angka 58,9 persen. Namun, dengan realisasi kegiatan yang telah mencapai sekitar 77 persen, DPMD optimistis serapan keuangan dapat meningkat signifikan menjelang akhir tahun.
Hoirur menargetkan serapan APBD DPMD dapat menembus lebih dari 90 persen pada Desember 2026. Meski begitu, ia tidak berani menjamin seluruh anggaran dapat terserap 100 persen.
“Insyaallah kalau Desember serapan ini 90 persen lebih. Kalau 100 persen saya tidak bisa menjamin. Saya pelajari sebelumnya memang tidak sampai 100 persen,” tuturnya.
Ia menegaskan DPMD tidak akan memaksakan anggaran untuk terserap apabila dalam perjalanan terdapat perubahan regulasi atau kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan.
“Kalau di perjalanan ada perubahan atau ada yang tidak bisa dikerjakan, ya sudah jangan dikerjakan,” pungkasnya. (Mad/Aj).






