PAMEKASAN, NOTICE – Penertiban reklame dan baliho tak berizin di Kabupaten Pamekasan menghadapi persoalan pelik. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) mengaku dilematis menindak reklame yang belum mengantongi izin, tetapi diklaim tetap menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah.
Persoalan tersebut membuat penegakan aturan pemasangan reklame belum berjalan maksimal. Di satu sisi, setiap reklame harus memenuhi ketentuan perizinan. Namun, di sisi lain, Satpol PP menyebut adanya kontribusi pajak dari sejumlah pemilik atau vendor reklame yang belum berizin.
Kondisi itu juga memperlihatkan belum adanya titik temu koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Satpol PP dalam menangani reklame yang belum memenuhi persyaratan perizinan.
Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Pamekasan, Alfan Ansori, mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan patroli dan penertiban reklame minimal satu kali dalam sepekan. Namun, keterbatasan personel membuat pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara intensif.
Pelanggaran yang ditemukan tidak hanya berupa reklame yang salah penempatan dan telah kedaluwarsa, tetapi juga banner atau baliho yang tidak mengantongi izin. Bahkan, pemasangan banner kecil dengan cara dipaku pada pohon masih ditemukan di sejumlah lokasi.
“Minimal seminggu satu kali kami melakukan penertiban reklame di Pamekasan yang tidak sesuai aturan,” ungkap Alfan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/11/2026).
Menurutnya, petugas juga kesulitan mengetahui pemilik maupun pihak yang memasang reklame ilegal. Sebab, pemasangan kerap dilakukan pada malam hari sehingga tidak terpantau saat patroli berlangsung.
“Kami tidak tahu siapa pemilik dan yang memasang. Karena terkadang dipasang tengah malam. Selama kami patroli, tidak pernah menemukan langsung tindakan pemasangan reklame,” jelasnya.
Untuk mengidentifikasi reklame yang telah mengantongi izin, Satpol PP mengandalkan daftar yang diterima setiap bulan dari DPMPTSP. Reklame yang tidak tercantum dalam daftar tersebut menjadi sasaran penertiban.
“Setiap bulan kami mengantongi daftar reklame yang memiliki izin dari DPMPTSP. Itu menjadi acuan kami. Reklame yang tidak terdaftar akan kami lakukan penertiban atau pembersihan,” paparnya.
Namun, persoalan menjadi lebih rumit ketika ditemukan reklame yang belum mengantongi izin, tetapi menurut keterangan Alfan, pemilik atau vendornya tetap menyetorkan pajak daerah.
Ia menyebut, masih banyak vendor yang memasang reklame terlebih dahulu sebelum mengurus izin. Bahkan, terdapat reklame tanpa izin yang diklaim tetap memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut membuat Satpol PP mengaku ragu melakukan penindakan. Meski demikian, Alfan menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan, reklame baru dapat dinyatakan legal apabila telah mengantongi izin.
“Kalau kembali ke aturan, reklame dikatakan legal apabila mengantongi izin. Tapi di sisi lain, kami juga ragu untuk menindak. Karena meskipun tidak berizin, mereka menyumbang PAD,” sambungnya.
Alfan mengakui, belum adanya titik temu antara DPMPTSP dan Bapenda menjadi salah satu kendala dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Ini memang dilema karena belum ada titik temu antara DPMPTSP dengan Bapenda,” pungkasnya. (znf/Aj).
