Anggota DPRD Pamekasan Kembalikan Bansos Program Stunting, Desak Dinsos Update DTKS 

Avatar

- Reporter

Senin, 2 September 2024 - 08:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Pamekasan Tabri S Munir saat mendatangi Kantor Dinsos Pamekasan.

Anggota DPRD Pamekasan Tabri S Munir saat mendatangi Kantor Dinsos Pamekasan.

Pamekasan, Noticenews, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan Tabri S. Munir mengembalikan bantuan sosial (Bansos) Keluarga Rawan Stunting (KRS) berupa telur dan ayam ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, Senin (02/08/2024).

“Saya ini sudah ditanggung oleh negara sejak saya dilantik menjadi anggota DPRD. Jadi saya kembalikan bantuan itu,” kata Anggota DPRD Pamekasan Dapil II itu.

Tabri sapaan akrabnya, meminta kepada Dinsos Pamekasan agar data dirinya sebagai penerima manfaat segera dihapus dan dilakukan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Setelah saya cek ternyata masuk DTKS. Makanya, saya minta tolong agar data penerima di perbaiki. Kenapa Dinsos karena basis data DTKS itu kewenangannya Dinsos,” pinta Politisi Partai Demokrat itu.

Lebih lanjut, Mantan Ketua PWI Pamekasan ini menceritakan, bahwa bantuan itu berawal dari seseorang yang mengantarkan paket bantuan ke rumahnya. Padahal, dirinya merasa belum pernah menyetorkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pihak pemerintah desa setempat.

BACA JUGA :  Besok, DPRD Pamekasan Bakal Tetapkan Susunan Fraksi 

“Saya tidak tahu bantuan ini yang pertama atau yang ke berapa karena kemarin ini diantar ke rumah, jadi kemarin itu diantar ke rumah. Dan saya belum setor KTP. Jadi saya minta ke dinsos agar data penerima bansos tersebut diperbaiki,” ujarnya.

Sementara itu, Kadinsos Pamekasan Herman Hidayat mengatakan, bahwa anggota legislatif tersebut sudah dinyatakan non DTKS sejak tahun yang lalu.

BACA JUGA :  Audiensi ke DPRD, Perkasa Pamekasan Desak UHC Kembali ke Prioritas

“Pak tabri sudah non DTKS sejak tahun kemarin. Pak Tabri sudah saya kasih tahu,” terang Herman saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp.

Dikatakannya, Bansos KRS tersebut bukan program Dinsos. Melainkan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Pamekasan.

“Rawan stunting dinas pengampunya Dinas Pertanian. Bisa ke Pak Nolo ya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar KKP Rp1 Miliar Menyasar 32 Desa di Pamekasan
Serapan APBD Dinas Perikanan Pamekasan 64 Persen, 60 Persen Terkuras untuk Belanja Pegawai dan TPP
Rapat Paripurna Harjad ke-496 Pamekasan, Ketua DPRD: Kekompakan Kunci Pembangunan
Malam Kemilau Madura Meriahkan Harjad ke-496 Pamekasan, Menteri hingga Bupati se-Madura Hadir
UHC Prioritas Kembali Aktif, Sekda Pamekasan: Berlaku untuk Semua Layanan Kesehatan
Lantik 9 Pejabat Administrator, Bupati Pamekasan Tekankan Profesionalisme dan Tanggung Jawab
Menu MBG Yayasan Bintang Cahaya Majungan Pamekasan Diprotes Warga
Bupati Pamekasan Dicatut dalam Dugaan Jual Beli Jabatan, BMM Tuntut Pengusutan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:54 WIB

Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar KKP Rp1 Miliar Menyasar 32 Desa di Pamekasan

Rabu, 4 November 2026 - 20:54 WIB

Serapan APBD Dinas Perikanan Pamekasan 64 Persen, 60 Persen Terkuras untuk Belanja Pegawai dan TPP

Selasa, 3 November 2026 - 18:04 WIB

Rapat Paripurna Harjad ke-496 Pamekasan, Ketua DPRD: Kekompakan Kunci Pembangunan

Senin, 2 November 2026 - 19:31 WIB

UHC Prioritas Kembali Aktif, Sekda Pamekasan: Berlaku untuk Semua Layanan Kesehatan

Senin, 2 November 2026 - 12:17 WIB

Lantik 9 Pejabat Administrator, Bupati Pamekasan Tekankan Profesionalisme dan Tanggung Jawab

Berita Terbaru