Kerja Sama Adeni-Mico Tirta Utama Segera Berakhir, DPRD Minta Pengembalian Aset Dilakukan Hati-Hati

Avatar

- Reporter

Sabtu, 17 Mei 2025 - 07:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Pamekasan, Tabri.

Anggota DPRD Pamekasan, Tabri.

Pamekasan (notice) – Masa kerja sama pengelolaan aset antara Adeni—anak usaha PDAM Pamekasan—dengan PT Mico Tirta Utama akan berakhir pada 6 Juni 2025.

Hal ini sesuai dengan isi akta kesepakatan kerja sama yang ditandatangani pada 6 Juni 2020, dengan jangka waktu selama 60 bulan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Tabri, meminta agar proses pengembalian aset dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan prinsip saling menguntungkan.

“Kami minta agar dalam proses pengembalian aset-aset PDAM yang dikelola anak usahanya, Adeni, bersama PT Mico Tirta Utama, dilakukan secara hati-hati dan tidak saling merugikan,” tegas Tabri, Sabtu (17/5/2025).

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat itu juga mendorong agar PDAM selaku perusahaan induk segera melakukan langkah preventif, salah satunya dengan meminta pendampingan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat.

BACA JUGA :  Hampir Setengah Bulan, Pembentukan Fraksi DPRD Pamekasan Tersendat PPP dan PKS 

“Sebelum proses serah terima aset dilakukan, kami sarankan agar PDAM meminta pendampingan dari BPKP atau Inspektorat untuk mengaudit aset Adeni,” pintanya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PDAM Pamekasan, Samsul Arifin, membenarkan bahwa kerja sama tersebut memang akan berakhir pada 6 Juni 2025.

“Kalau tidak ada halangan, minggu depan BPKP dijadwalkan datang ke PDAM,” ujarnya.

BACA JUGA :  Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan Ajak Warga Maknai HUT ke-80 RI dengan Semangat Kebersamaan

Ia juga memastikan bahwa setelah BPKP hadir, pihaknya akan membawa tim audit ke Adeni untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan jelas dan tidak ada yang bermasalah.

“Nanti setelah BPKP datang, akan kami ajak ke Adeni untuk audit aset. Inspektorat juga akan dilibatkan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar KKP Rp1 Miliar Menyasar 32 Desa di Pamekasan
Serapan APBD Dinas Perikanan Pamekasan 64 Persen, 60 Persen Terkuras untuk Belanja Pegawai dan TPP
Rapat Paripurna Harjad ke-496 Pamekasan, Ketua DPRD: Kekompakan Kunci Pembangunan
Malam Kemilau Madura Meriahkan Harjad ke-496 Pamekasan, Menteri hingga Bupati se-Madura Hadir
UHC Prioritas Kembali Aktif, Sekda Pamekasan: Berlaku untuk Semua Layanan Kesehatan
Lantik 9 Pejabat Administrator, Bupati Pamekasan Tekankan Profesionalisme dan Tanggung Jawab
Menu MBG Yayasan Bintang Cahaya Majungan Pamekasan Diprotes Warga
Bupati Pamekasan Dicatut dalam Dugaan Jual Beli Jabatan, BMM Tuntut Pengusutan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:54 WIB

Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar KKP Rp1 Miliar Menyasar 32 Desa di Pamekasan

Rabu, 4 November 2026 - 20:54 WIB

Serapan APBD Dinas Perikanan Pamekasan 64 Persen, 60 Persen Terkuras untuk Belanja Pegawai dan TPP

Selasa, 3 November 2026 - 18:04 WIB

Rapat Paripurna Harjad ke-496 Pamekasan, Ketua DPRD: Kekompakan Kunci Pembangunan

Senin, 2 November 2026 - 19:31 WIB

UHC Prioritas Kembali Aktif, Sekda Pamekasan: Berlaku untuk Semua Layanan Kesehatan

Senin, 2 November 2026 - 12:17 WIB

Lantik 9 Pejabat Administrator, Bupati Pamekasan Tekankan Profesionalisme dan Tanggung Jawab

Berita Terbaru