DPRD Pamekasan Desak Pemkab Turun Tangan Hadapi Anjloknya Harga Tembakau

Avatar

- Reporter

Rabu, 23 September 2026 - 12:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, saat ditemui di ruang kerjanya.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, saat ditemui di ruang kerjanya.

PAMEKASAN, NOTICENEWS.ID — Anjloknya harga tembakau di tengah musim panen 2026 mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Pamekasan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan diminta tidak pasif menghadapi keluhan petani, terutama ketika alasan overstock atau kelebihan stok kembali muncul dari kalangan pabrikan.

 

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah lebih aktif untuk memastikan petani tidak menjual hasil panennya di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, BPP bukan sekadar angka dalam kebijakan pemerintah, melainkan gambaran rasional mengenai biaya yang harus dikeluarkan petani untuk menghasilkan tembakau.

“BPP itu kan angka rasional modal petani untuk berproduksi. Paling penting adalah memastikan pabrikan atau gudang membeli tembakau di atas BPP. Kalau harganya pas di BPP atau bahkan di bawahnya, petani tidak untung dan posisi mereka hanya dijadikan objek, bukan subjek perekonomian tembakau,” ujar Khairul Umam, Selasa (22/9/2026).

Ia juga mempertanyakan alasan overstock yang disebut menjadi salah satu penyebab rendahnya harga tembakau tahun ini.

Umam menilai persoalan tersebut semestinya dapat dipetakan sejak awal melalui koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, petani dan pihak pabrikan, terutama terkait proyeksi produksi serta kebutuhan pembelian gudang.

BACA JUGA :  Yayasan Bani Insan Peduli Ali Zainal Abidin Ngabuburit Sambil Berbagi Ribuan Amplop

“Menjadi aneh kalau tiba-tiba alasannya overstock. Padahal sebelum BPP ditetapkan, ada rapat koordinasi untuk mengkomunikasikan berapa kebutuhan gudang dan proyeksi hasil panen tahun ini. Jangan sampai alasan overstock dijadikan pembenar untuk membeli tembakau murah dari petani,” tegasnya.

Karena itu, Politikus PKB ini meminta Pemkab Pamekasan, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), lebih proaktif mendatangi gudang-gudang pabrikan nasional.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pengawasan dari belakang meja. Evaluasi terhadap serapan tembakau, kapasitas gudang dan perkembangan harga di tingkat petani perlu dilakukan secara langsung agar persoalan tata niaga dapat segera direspons.

Selain pengawasan, Mantan Aktivis PMII ini mendorong pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat posisi petani.

Salah satunya dengan mengkaji kemungkinan pemerintah daerah berperan sebagai pembeli alternatif ketika serapan pabrikan tidak mampu menampung produksi petani.

“Pemerintah harus hadir ketika terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar. Jangan sampai seluruh risiko produksi dibebankan kepada petani,” katanya.

Ia juga mendorong penguatan industri rokok lokal dan percepatan pengembangan kawasan industri hasil tembakau agar komoditas yang selama ini menjadi unggulan Madura memiliki nilai tambah lebih besar di daerah.

BACA JUGA :  Bukan Sekadar Pijat Gratis, 100 Relawan Siap Berkhidmat Layani Muktamirin demi Ngalap Berkah Kiai

Di sisi lain, pengawasan terhadap masuknya tembakau dari luar Madura juga dinilai penting. Arus tembakau dari luar daerah disebut perlu dikendalikan agar tidak semakin menekan harga tembakau lokal.

Umam turut mendorong tersedianya fasilitas pengujian mutu dan grading tembakau yang memadai. Dengan demikian, penentuan kualitas tembakau tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian sepihak dalam mekanisme perdagangan di tingkat gudang.

Langkah lain yang tengah didorong DPRD adalah penyempurnaan regulasi tata niaga tembakau. DPRD Pamekasan saat ini disebut tengah memfinalisasi revisi Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Niaga, Perlindungan, dan Pemberdayaan Petani Tembakau.

“ Tembakau ini adalah daun emas dan komoditas unggulan kita. Semua instrumen—baik anggaran, pengawasan, hingga inovasi regulasi—harus dimaksimalkan dari hulu ke hilir. Jangan sampai petani terus-menerus menjadi pihak yang dirugikan setiap musim panen,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengusaha tembakau sekaligus pemilik Gudang Bawang Mas, H. Khairul Umam, menyebut produksi tembakau Madura pada musim 2026 diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu ton.

Sementara kebutuhan pabrik terhadap tembakau Madura secara nasional diperkirakan hanya berada di kisaran 30 ribu hingga 35 ribu ton per tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat terdapat potensi kelebihan produksi sekitar 15 ribu ton dibandingkan kebutuhan pabrik.

BACA JUGA :  Soroti Antrean BBM Mengular, PC PMII Pamekasan Desak Pemkab Turun Tangan

“Penyebab harga tembakau lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya karena overstock di semua gudang. Tahun ini jumlah produksi diperkirakan mencapai 50 ribu ton, lebih 15 ribu ton,” kata Haji Her.

Haji Her mengaku Gudang Bawang Mas miliknya telah menyerap sekitar 1.500 ton tembakau dari petani. Namun, ia menyatakan masih memiliki keinginan untuk terus melakukan pembelian hingga tembakau petani terserap.

“Di gudang saya sudah menyerap 1.500 ton tembakau. Saya berkeinginan membeli tembakau petani hingga tuntas, asalkan ada uang,” ujarnya.

Meski harga mengalami penurunan dibandingkan musim sebelumnya, Haji Her menilai tembakau dengan kualitas bagus masih memiliki nilai jual cukup tinggi.

Untuk tembakau jenis gunung, misalnya, harga tertinggi disebut mencapai Rp75 ribu per kilogram, sedangkan harga terendah berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram.

“Tapi saya kira tahun ini petani untung, meskipun tidak untung tahun kemarin. Yang penting petani untung dulu,” ucapnya. (Mad/Aj).

Berita Terkait

Serapan APBD Diskop, UKM dan Naker Pamekasan Baru 42,77 Persen, Empat Proyek Fisik tak Terealisasi
Fantastis, Anggaran Beli Pulsa Tembus Rp982,5 Juta, Kepala DP3APPKB Pamekasan Mengaku Belum Baca Data
Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar KKP Rp1 Miliar Menyasar 32 Desa di Pamekasan
Serapan APBD Dinas Perikanan Pamekasan 64 Persen, 60 Persen Terkuras untuk Belanja Pegawai dan TPP
Rapat Paripurna Harjad ke-496 Pamekasan, Ketua DPRD: Kekompakan Kunci Pembangunan
Malam Kemilau Madura Meriahkan Harjad ke-496 Pamekasan, Menteri hingga Bupati se-Madura Hadir
UHC Prioritas Kembali Aktif, Sekda Pamekasan: Berlaku untuk Semua Layanan Kesehatan
Lantik 9 Pejabat Administrator, Bupati Pamekasan Tekankan Profesionalisme dan Tanggung Jawab

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 18:57 WIB

Serapan APBD Diskop, UKM dan Naker Pamekasan Baru 42,77 Persen, Empat Proyek Fisik tak Terealisasi

Minggu, 8 November 2026 - 17:53 WIB

Fantastis, Anggaran Beli Pulsa Tembus Rp982,5 Juta, Kepala DP3APPKB Pamekasan Mengaku Belum Baca Data

Kamis, 5 November 2026 - 19:54 WIB

Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar KKP Rp1 Miliar Menyasar 32 Desa di Pamekasan

Selasa, 3 November 2026 - 18:04 WIB

Rapat Paripurna Harjad ke-496 Pamekasan, Ketua DPRD: Kekompakan Kunci Pembangunan

Senin, 2 November 2026 - 23:15 WIB

Malam Kemilau Madura Meriahkan Harjad ke-496 Pamekasan, Menteri hingga Bupati se-Madura Hadir

Berita Terbaru