Dana Transfer Dipangkas Rp192 Miliar, Pemkab Pamekasan Siap Kencangkan Ikat Pinggang Hadapi 2026

Avatar

- Reporter

Senin, 20 Oktober 2025 - 14:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Pamekasan, Kholilurrahman.

Bupati Pamekasan, Kholilurrahman.

PAMEKASAN, NOTICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan harus menghadapi tantangan berat pada tahun anggaran 2026. Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp192 miliar untuk kabupaten yang berjulukan Bumi Gerbang Salam.

 

 

Kebijakan penyesuaian fiskal nasional itu membuat total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan turun drastis dari Rp2,2 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp1,8 triliun di tahun 2026.

BACA JUGA :  Bupati Pamekasan Tekankan Penguatan Nilai Qur’ani dan Semangat Pengabdian Lewat Gebyar HMQ, MQK, dan MHA di Hari Jadi ke-495

 

Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, mengakui kondisi ini menjadi ujian tersendiri bagi pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan bahwa Pemkab akan tetap fokus menjalankan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

 

“Kita harus mengencangkan ikat pinggang. Setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada hal yang paling dibutuhkan masyarakat. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga tanggung jawab moral kita untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan,” tegasnya, Senin (20/10/2025).

 

BACA JUGA :  Perangi Narkoba, BNNP Jatim Musnahkan Hampir 18 Kg Narkotika di Pamekasan

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan, Sahrul Munir, menjelaskan bahwa pemangkasan TKD berdampak signifikan pada sejumlah sektor vital, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

 

“Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun depan tidak dapat sama sekali. Alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga turun. Jadi dampaknya memang cukup luas,” jelasnya.

 

Meski begitu, Sahrul memastikan Pemkab tetap berkomitmen memenuhi mandatory spending sesuai ketentuan undang-undang.

BACA JUGA :  Taufiqurrachman Resmi Jabat Pj Sekda, Bupati Pamekasan Dorong Akselerasi Birokrasi

 

“Kami tetap akan menjaga agar porsi pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 40 persen dari dana perimbangan terpenuhi,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, di tengah ruang fiskal yang makin sempit, pemerintah daerah akan memperkuat perencanaan dan pengawasan anggaran agar pelayanan publik tidak terganggu.

 

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa meskipun anggaran berkurang, pemerintah tidak akan mengendurkan pelayanan. Efisiensi justru akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pembangunan,” pungkasnya. (Nal/Mad).

 

Berita Terkait

Ribuan Warga Tumpah Ruah Sambut Kedatangan Haji Her Usai Pemeriksaan KPK
Wabup Sukriyanto Dorong Layanan Cathlab RSUD Pamekasan Tercover BPJS Kesehatan
Bupati Pamekasan Sampaikan LKPJ 2025, Paparkan Capaian Ekonomi dan Kinerja Pemda
Usai Libur Idul Fitri, Bupati Pamekasan Ingatkan ASN Kembali Melayani Masyarakat
Wabup Pamekasan Sidak Dua Dapur SPPG, Soroti Menu Gizi hingga Pengolahan Limbah
Wabup Pamekasan Tekankan Peran Penghafal Al-Qur’an sebagai Pilar Moral dan Sosial Masyarakat
Wabup Pamekasan Tinjau Dapur MBG di Pademawu Timur, Pastikan Standar Higiene Terpenuhi
Kunjungi Pamekasan, Gubernur Khofifah Gelontorkan Bansos Rp13,7 Miliar

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 12:11 WIB

Ribuan Warga Tumpah Ruah Sambut Kedatangan Haji Her Usai Pemeriksaan KPK

Selasa, 7 April 2026 - 19:16 WIB

Wabup Sukriyanto Dorong Layanan Cathlab RSUD Pamekasan Tercover BPJS Kesehatan

Selasa, 31 Maret 2026 - 15:35 WIB

Bupati Pamekasan Sampaikan LKPJ 2025, Paparkan Capaian Ekonomi dan Kinerja Pemda

Selasa, 31 Maret 2026 - 12:09 WIB

Usai Libur Idul Fitri, Bupati Pamekasan Ingatkan ASN Kembali Melayani Masyarakat

Selasa, 31 Maret 2026 - 06:53 WIB

Wabup Pamekasan Sidak Dua Dapur SPPG, Soroti Menu Gizi hingga Pengolahan Limbah

Berita Terbaru