MOJOKERTO, NOTICE – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memindahkan pusat pemerintahan mendapat dukungan strategis dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mojokerto. Hal itu mengemuka dalam audiensi resmi antara PMII dan Pemkab Mojokerto, Selasa (9/12/2025), yang berlangsung sebagai forum dialog kritis dan kolaboratif.
Audiensi ini menjadi panggung PMII Mojokerto untuk mempertegas posisi mereka sebagai kelompok ekstraparlementer yang siap ikut mengawal arah pembangunan daerah. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Mojokerto, Gus Muhammad Al Barra, didampingi Kepala Bakesbangpol Eddy Taufiq serta Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Mojokerto, Roul Amrulloh.
Ketua PC PMII Mojokerto, Muhammad Nurfadillah (Fadil), menegaskan bahwa salah satu fokus utama audiensi adalah memberikan pandangan terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya tepat, tetapi juga strategis untuk mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pak Bupati menyampaikan bahwa pemindahan pusat pemerintahan adalah strategi menaikkan PAD. Kami melihat kebijakan ini positif dan visioner,” ujar Fadil.
Ia menambahkan, pemindahan pusat pemerintahan ke titik tengah daerah akan menggeser sentralisasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini justru menumpuk di perbatasan Kota Mojokerto. Karena itu, PMII menyatakan siap membantu proses sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini dipahami secara utuh.
Selain menyampaikan aspirasi, PMII Mojokerto menekankan pentingnya sinergi dan fungsi kontrol kebijakan. Fadil menyebutkan bahwa banyaknya problematika daerah menuntut mahasiswa untuk hadir dan bertanggung jawab memberikan masukan konstruktif.
“Ini bukan hanya soal audiensi, tapi komitmen jangka panjang. Kami siap menjalankan fungsi kontrol ekstra parlementer terhadap seluruh kebijakan publik dan anggaran di OPD Pemkab Mojokerto,” tegasnya.
Bupati Gus Barra bahkan memastikan bahwa pintu belajar bagi PMII dibuka lebar, khususnya melalui Bakesbangpol yang menangani bidang organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan.
Dari sektor perempuan, Ketua KOPRI PC PMII Mojokerto, Nurkhafidha, mengangkat isu pendidikan yang dinilai sangat mendesak: kelangkaan tenaga pendidik.
“Minimnya guru terjadi karena banyak yang pensiun, sementara rekrutmen P3K belum dibuka kembali. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia berharap Pemkab mempertimbangkan rekrutmen baru agar lulusan-lulusan kampus lokal dapat terserap sebagai tenaga pendidik.
Bupati Gus Muhammad Al Barra mengapresiasi langkah PMII yang aktif melakukan dialog dan menunjukkan perhatian terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Saya kira penting bagi mahasiswa untuk memahami kebijakan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sektor lain. PMII ini mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ungkap Gus Barra.
Ia menegaskan bahwa organisasi mahasiswa adalah bagian penting dari regenerasi kepemimpinan Mojokerto.
“Pesan saya sederhana: terus belajar. Semoga PMII melahirkan generasi yang berguna bagi agama, manusia, dan bangsa,” pungkasnya. (Ical/Aj).
