PAMEKASAN, NOTICE – Keberadaan Gedung Sentra Batik Klampar di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, kembali menjadi sorotan. Meski telah diresmikan sejak sekitar 2022, fasilitas yang diharapkan menjadi pusat produksi dan pemasaran batik tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Sorotan itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, di tengah keluhan perajin batik asal Desa Klampar mengenai menurunnya penjualan serta belum berjalannya aktivitas membatik di dalam sentra tersebut.
Faridi menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Pamekasan, terlebih bertepatan dengan momentum Hari Batik Nasional.
Menurutnya, Sentra Batik Klampar seharusnya tidak berhenti sebagai bangunan fisik. Fasilitas tersebut harus benar-benar dihidupkan sebagai ruang produksi, promosi, edukasi sekaligus pemasaran bagi para perajin.
“Kalau dinas terkait sudah tidak sanggup menggarap dan mengembangkan Sentra Batik Klampar, lebih baik pengelolaannya diberikan atau diserahkan kepada pemerintah desa setempat, dengan catatan ada program khusus yang dikembangkan,” ujar Faridi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (2/10/2026).
Ia menegaskan, sentra tersebut harus memberikan ruang bagi perajin untuk melakukan kegiatan produksi, bukan hanya menjadi tempat transaksi.
“Di sana jangan hanya jadi tempat jual beli, tetapi juga ruang bagi pengrajin untuk memproduksi batik,” tegas politisi PKB tersebut.
Sorotan DPRD tersebut muncul setelah salah seorang perajin batik asal Klampar, Fathorrahman, mengungkap kondisi yang dihadapi para perajin di tengah lesunya pasar batik.
Fathorrahman menyebut aktivitas membatik di Sentra Batik Klampar hingga kini belum berjalan. Sementara itu, penjualan batik di kalangan perajin disebut mengalami penurunan karena minat masyarakat yang dinilai semakin terbatas.
Kondisi tersebut bahkan membuat sebagian perajin di lingkungannya mulai meninggalkan aktivitas membatik dan beralih ke pekerjaan lain.
Bagi Faridi, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan batik Pamekasan tidak cukup hanya dengan menyediakan bangunan. Pemerintah perlu menghadirkan program yang mampu mendatangkan masyarakat sekaligus menciptakan pasar bagi para perajin.
Ia menilai salah satu persoalan yang membuat perajin enggan beraktivitas di sentra tersebut adalah minimnya kunjungan pembeli.
Karena itu, Faridi mendorong Pemkab Pamekasan menghidupkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan budaya dan batik.
“Dinas terkait harus membuat event-event kebudayaan di Sentra Batik Klampar untuk memancing keramaian. Jika ada keramaian, minat pengrajin untuk beraktivitas dan menjual produknya di sana tentu akan meningkat,” katanya.
Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus dapat menjadi sarana promosi untuk memperkenalkan batik Klampar kepada masyarakat yang lebih luas.
Selain persoalan Sentra Batik Klampar, Faridi turut menyoroti arah kebijakan anggaran Pemkab Pamekasan dalam pengembangan UMKM.
Ia berpandangan, pemerintah daerah semestinya lebih dahulu mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia dan memiliki potensi sebelum membangun tempat baru.
“Kami di Komisi II menolak alokasi anggaran besar yang hanya digunakan untuk membangun tempat UMKM baru yang analisisnya belum jelas, seperti rencana di Terminal Barang maupun di area Stadion,” tegasnya.
Faridi menilai Sentra Batik Klampar sudah memiliki modal awal berupa fasilitas dan potensi perajin. Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah program inovasi, promosi dan penguatan ekosistem usaha.
“Sayangnya, alokasi anggaran tersebut justru digeser ke komisi lain. Padahal, seyogianya Pemkab fokus menyiram program inovatif ke tempat yang sudah ada potensinya, seperti Sentra Batik Klampar maupun Pasar 17 Agustus agar batik Pamekasan bisa naik kelas,” pungkasnya. (Aj).
