PAMEKASAN, NOTICENEWS.id – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada seremoni dan pengibaran bendera. Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Ali Masykur mendorong agar kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat melalui penguatan ekonomi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, serta terbebasnya warga dari kemiskinan dan keterpurukan.
Pesan tersebut mengemuka setelah jajaran DPRD Pamekasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI secara virtual, Jumat (14/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menilai pidato kenegaraan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
“Mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI merupakan kewajiban kita bersama sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Ali Masykur.
Politikus PPP tersebut kemudian memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah isu yang dinilai bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, salah satunya ketahanan pangan.
Ali mengapresiasi tren positif produksi dan ketersediaan pangan di Pamekasan dalam satu tahun terakhir, khususnya komoditas padi dan jagung. Capaian tersebut dinilai tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk pendampingan dan pengawalan personel TNI-Polri di lapangan.
Meski karakter pertanian Pamekasan berbeda dengan sejumlah daerah lain di Madura, Ali menilai ketersediaan pangan daerah masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
Namun, menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari angka produksi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pertanian sehingga ketahanan pangan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Dewan 2 Periode ini mengaitkan momentum kemerdekaan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kemerdekaan, menurutnya, harus diterjemahkan dalam bentuk kehidupan warga yang semakin sejahtera.
“Semoga HUT ke-81 RI ini menjadi momentum merdeka yang semestinya merdeka. Bebas dari kemiskinan, terbebas dari keterpurukan keamanan, serta terlindungi dari kejahatan seksual maupun bentuk kejahatan lainnya. Kemerdekaan ekonomi adalah fondasi utamanya,” tegasnya.
Selain ketahanan pangan, Alumni HMI ini juga memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dengan nilai investasi dan dukungan anggaran yang besar, Ali meminta agar keberadaan KDKMP tidak berhenti pada pembangunan gedung atau pembentukan struktur organisasi. Koperasi tersebut harus benar-benar berfungsi dan memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat desa.
Dia juga mendorong pengawasan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan insan pers terhadap pelaksanaan program tersebut, terutama menyangkut kesiapan bangunan, mekanisme operasional, serta struktur pengelolaan koperasi.
“Jangan sampai bangunannya sudah ada, tetapi aktivitas ekonominya belum berjalan. Kita perlu memastikan kapan mulai beroperasi dan siapa yang mengelolanya,” ujarnya.
Selain itu, Ali meminta adanya transparansi dalam penentuan manajemen KDKMP, baik yang berasal dari unsur masyarakat lokal maupun pemerintah daerah. Hal tersebut dinilai penting agar koperasi benar-benar dikelola secara profesional dan memiliki orientasi pada kesejahteraan warga.
Ali juga menyoroti peluang mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pemerintah lainnya, dengan ekosistem Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, jika dikelola dengan tepat, perputaran aktivitas ekonomi melalui koperasi dapat memberikan efek berganda bagi masyarakat desa.
Karena itu, Ali mengajak seluruh elemen masyarakat dan media massa ikut mengawal pelaksanaan program tersebut agar cita-cita pemerintah pusat dapat diwujudkan secara nyata di tingkat desa.
“Cita-cita besar Presiden harus diimbangi dengan kesatuan niat, tekad, dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran birokrasi sampai perangkat pemerintahan paling bawah,” pungkasnya. (Mad/Aj).
