PAMEKASAN, notice – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Ketua DPRD Khairul Umam, serta dihadiri Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman, Wakil Bupati Sukriyanto, pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Dalam forum tersebut, mayoritas fraksi menyampaikan catatan kritis atas pelaksanaan APBD 2024. Ketua DPRD Khairul Umam menyebutkan bahwa kritik yang muncul mencerminkan keprihatinan terhadap kualitas pengelolaan anggaran, khususnya efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“APBD bukan sekadar urusan angka. Ia mencerminkan tanggung jawab moral, transparansi, dan kepentingan publik. Maka, setiap rupiah harus punya dampak,” tegas Khairul.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar fraksi menilai pengelolaan APBD 2024 belum optimal. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai “anggaran yang kurang sehat”, karena belanja daerah dinilai belum berbanding lurus dengan hasil nyata dalam pelayanan publik dan pembangunan.
Sorotan utama DPRD, lanjut Khairul, adalah lemahnya perencanaan serta kecenderungan terlalu optimistis terhadap kemampuan fiskal daerah. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya target pembangunan secara maksimal.
Sebagai solusi, DPRD mendorong penyusunan anggaran yang lebih teknokratik dan berbasis data, dengan pendekatan bottom-up melalui Musyawarah Dusun, Musrenbang Desa, dan Musrenbang Kecamatan, agar program yang dirancang benar-benar bersumber dari kebutuhan riil masyarakat.
“Kita harus mendengar suara rakyat kecil. Jangan sampai program dirancang berdasarkan asumsi elit tanpa menyentuh kebutuhan nyata masyarakat bawah,” ujarnya.
Meskipun disertai sejumlah koreksi dan masukan, seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 sebagai bagian dari komitmen bersama untuk memperbaiki sistem anggaran ke depan.
“Ini bukan soal menerima atau menolak, tapi bagaimana kita menjadikan pengalaman ini sebagai cermin dan pijakan untuk APBD 2025 yang lebih baik,” pungkas Khairul.
Di sisi lain, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyambut baik pandangan fraksi-fraksi DPRD dan menyampaikan apresiasi atas semangat kritis yang membangun.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan evaluasi dari DPRD. Ini bukti bahwa kontrol dan sinergi antara legislatif dan eksekutif berjalan sehat, demi kemajuan Pamekasan,” ujarnya.
