PAMEKASAN, NOTICENEWS.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Pamekasan akan menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum pada Selasa, 24 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, organisasi mahasiswa terbesar di Pamekasan itu mengaku siap mengerahkan sekitar 500 massa untuk menyuarakan tuntutan evaluasi total terhadap Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aksi yang akan dipusatkan di depan Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan itu mengusung tema “Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran: Menggugat Kedaulatan Konstitusi dan Mengembalikan Khittah Kerakyatan.”
Ketua PC PMII Pamekasan, Fahril Anwar, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi dan capaian statistik semata. Pemerintah juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan pemerintah ketika terdapat kesenjangan antara janji politik dengan realitas yang dirasakan rakyat. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terciptanya lapangan kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas,” ujar Fahril Anwar.
Fahril menjelaskan, sikap PMII tersebut didasarkan pada hasil kajian Tim Kajian PMII yang menyoroti berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius.
Ia menegaskan bahwa PMII memandang amanat Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.
“Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara tidak boleh kehilangan orientasi kerakyatan dalam mengelola sumber daya alam maupun kebijakan ekonomi. Kedaulatan ekonomi bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, PMII akan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, mendorong kemandirian ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat, serta melakukan evaluasi total dan reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi, integritas, dan capaian kinerja.
Selain itu, PMII juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) beserta program turunannya agar penggunaan anggaran negara berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Isu kesejahteraan guru juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. PMII meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik melalui perbaikan sistem pengupahan, percepatan pencairan tunjangan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta pemberian perlindungan sosial yang layak.
“Aksi ini bukan sekadar kritik, melainkan bentuk partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat, sesuai amanat konstitusi dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Fahril.
Berdasarkan agenda yang telah disusun panitia, massa aksi akan berkumpul di kawasan Monumen Arek Lancor Pamekasan sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan.
